Pemerintah China mengutus sejumlah tim ke berbagai negara
untuk membekuk tersangka koruptor
BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China menyatakan telah menangkap 680 orang yang dicurigai melakukan kejahatan ekonomi dan kabur ke luar negeri. Penangkapan itu merupakan bagian dari ‘Operasi Perburuan Rubah’ yang dilakoni Kementerian Keamanan Publik selama Juli hingga Desember 2014 lalu.
Dari 680 orang yang ditangkap selama kurun waktu tersebut, 117 orang merupakan buronan yang diburu selama satu dekade terakhir. Adapun sebanyak 390 orang menyerahkan diri. Secara keseluruhan, menurut kementerian itu, jumlah orang yang ditangkap 4,5 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pada 2013 lalu.
“Operasi ini mencapai kemenangan besar dan menggapai hasil luar biasa,” sebut pernyataan resmi Kementerian Keamanan Publik.
Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita China, Xinhua, pemerintah China mengutus aparat ke Afrika, Amerika Selatan, Asia Pasifik, dan Eropa Barat khusus untuk memburu koruptor.
Kawasan yang mendapat perhatian khusus ialah Asia Tenggara. Tahun lalu, pemerintah China mengirim 20 tim ke Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan negara-negara di sekitar.
Global Financial Integrity Group, kelompok kajian yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, memprediksi arus dana illegal yang mengalir ke luar China pada periode 2002 hingga 2011 mencapai sedikitnya 1,08 triliun dollar AS.
BEIJING, KOMPAS.COM - Pemerintah Tiongkok menyatakan telah menangkap 180 orang yang dicurigai melakukan kejahatan ekonomi dan kabur ke luar negeri.
Rangkaian penangkapan berjuluk ‘Operasi Perburuan Rubah’ itu meliputi 68 orang yang kembali ke Tiongkok dan menyerahkan diri serta 75 orang yang ditangkap di negara-negara Asia Tenggara.
“Terima kasih atas kerja sama dan dukungan negara-negara dan kawasan. Operasi ini membuat terobosan di Afrika, Amerika Selatan, Asia Pasifik, dan Eropa Barat,” sebut pernyataan resmi Kementerian Keamanan Publik sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.
Berdasarkan laporan Xinhua, pemerintah Tiongkok mengirim 20 tim ke Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan negara-negara di sekitar guna memburu tersangka pelaku kejahatan ekonomi.
Dari negara-negara tersebut, aparat Tiongkok membekuk 75 orang.
Pengumuman penangkapan itu mengemuka tiga bulan setelah pemerintah Tiongkok meluncurkan operasi yang khusus mengincar para pejabat dan pebisnis yang membawa kabur uang hasil korupsi.
Global Financial Integrity Group, kelompok kajian yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, memprediksi arus dana illegal yang mengalir ke luar Tiongkok pada periode 2002 hingga 2011 mencapai sedikitnya 1,08 triliun dollar AS.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
– Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat ada upaya menguasai dan melemahkan
KPK oleh pendukung koalisi merah putih.
Selain dinilai sebagai penghambat kerja politisi maupun
parpol, khususnya dalam pendanaan partai maupun pribadi. Sejumlah kasus korupsi
yang merundung partai pendukung koalisi merah putih memperkuat dugaan tersebut.
"PPP terkait penyelenggaraan haji di Kemenag, Demokrat
anggotanya tersandung SKK Migas dan proyek Hambalang. PAN pengadaan kereta api
dari Jepang, Golkar, proyek PON Riau, Simulator dan Al Quran. PKS suap daging
impor dan Gerindra pengadaan proyek simulator," kata Anggota Badan Pekerja
Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam media briefing dengan
judul 'Demokrasi dibungkam, KPK terancam' di kantor YLBHI, Senin (29/9/2014).
Menurutnya upaya pelemahan KPK setidaknya bisa dilakukan
dengan dua cara. Pertama proses fit and proper test calon pimpinan KPK dan
proses legislasi di DPR.
"Revisi UU Tipikor, revisi UU KPK, revisi KUHP dan UU
KUHAP adalah regulasi yang sangat memungkinkan pemelahan kewenangan KPK,"
katanya.
Menurutnya, saat ini ada enam calon pimpinan KPK yang segera
masuk tahap wawancara dan disaring untuk diserahkan kepada DPR. Tahapan seleksi
di pemerintah dan DPR penting untuk dicermati sekaligus diwaspadai.
"Jangan sampai pimpinan KPK dan ketua KPK yang lolos
terpilih dengan membawa kepentingan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK
sekaligus menyelamatkan koruptor dari kalangan parpol," katanya.
Dirinya berharap proses tracking terhadap enam calon
tersebut oleh panitia seleksi tidak memiliki keterikatan.
"Jangan sampai kasus Antasari jilid dua muncul. Bukan
memperkuat KPK justru melegitimasi KPK," katanya.
